Kedua, bupati memerintahkan camat untuk terlibat penuh dalam menyosialisasikan istrinya. Bupati Pandeglang menjadikan para camat sebagai tim sukses Irna Narulita. Lalu camat memerintahkan aparat kecamatan dan Satpol PP untuk memajang baliho di setiap sudut kota dan desa, dan menempelkan stiker istri bupati itu di setiap pintu rumah penduduk. Selain itu, camat memerintahkan para kepala desa untuk sepenuh hati mendukung istri bupati itu. Camat pun mengancam tidak akan memberikan bantuan pembangunan desa jika tidak mendukung atasannya.
Dengan cerita di atas, kita dapat memahami bahwa betapa dungu dan bebalnya Bupati Pandeglang ini. Paling tidak ada dua hal yang mendasar ketika menyebut dua kata kasar tersebut. Pertama, Bupati Pandeglang tidak berusaha untuk memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat. Ia tidak berupaya untuk mencerdaskan dan mendidik masyarakat, malah memanfaatkan kebodohan mereka. Ia membiarkan masyarakat Pandeglang tidur terlelap dalam kebodohan dan kebohongan, dan dengan begitu dia dengan mudah menancapkan taring kekuasaannya. Ia menerapkan Machiavellisme dalam pola kekuasaannya.
Sekedar melihat ke belakang, sudah lazim diketahui masyarakat Pandeglang bahwa Bupati Dimyati tidak memiliki visi pendidikan yang jelas. Kita tidak pernah mendengar program pendidikan di Pandeglang yang mengarah pada peningkatan kualitas guru, program yang mengarah pada pengembangan minat dan bakat siswa, tidak pernah ada keinginan bupati untuk mengembangkan teknologi dan informasi (TI) di sekolah, dan tidak pernah mendengar program beasiswa bagi masyarakat yang pintar tapi tidak mampu. Paling-paling kita mendengar program pemisahan kelas (laki-laki dan perempuan) dan program pemakaian jilbab (wajib jilbab) di sekolah, program penghijauan (pengecatan warna hijau) di setiap bangunan sekolah, program pemasangan baliho (foto bupati dan istrinya) di gerbang masuk sekolah, dst. Selain itu, program pendidikan Bupati Pandeglang lebih mengutamakan pada proyek pembangunan infrastruktur pendidikan meski hasilnya jarang yang maksimal. Dengan demikian, tak ada gebrakan pendidikan yang dilakukan Bupati Pandeglang untuk mencerdaskan dan membangun masyarakatnya. Yang ada dalam pikiran orang nomor satu di Pandeglang itu hanyalah proyek yang menguntungkan diri dan keluarganya.
Kedua, Bupati Pandeglang berupaya menguasai seluruh kekuatan birokrasi di sekelilingnya. Palu kekuasaan senantiasa digenggam untuk menghancurkan sendi demokrasi di daerah yang sudah dimulai semenjak reformasi. Karena itu, tak ada satupun pejabat di Pandeglang yang berani mengkritik pimpinannya itu. Ia menciptakan sebuah pemerintahan yang menakutkan, persis seperti yang dilakukan rezim komunis Sovyet di era Stalin. Ia tak segan memutasikan bawahannya jika berani melawan kebijakannya, dan sekaligus tak malu menempatkan orang-orang yang tidak profesional di tempat strategis asalkan mau membebek kepadanya. Contoh kongkrit: pejabat Bintal (bimbingan mental) menjadi Kasie PLS, camat menjadi Kepala Diknas, dan seterusnya. The wrong man on the wrong place. Selain itu, ia berupaya menghegemoni kekuatan sosial kemasyarakatan. Ia memerintahkan bawahannya untuk mengiming-imingi tokoh masyarakat (kiyai, ustad, dst) di perkampungan untuk mendukung kebijakannya yang tidak mencerdaskan. Karena itu banyak tokoh masyarakat—karena ketidaktahuannya—selalu terpesona dengan kebijakannya itu.
Apakah ini musabab dari otonomi daerah sehingga menjadikan Bupati Pandeglang bertindak semena-mena? Ya, kita tunggu saja kehancurannya….
KEJAHATAN POLITIK
BalasHapusSikap netral PNS dalam menghadapi aksi masa, merupakan prasyarat mutlak berlangsungnya pemerintahan yang demokratis. Sebab, kalau ada PNS yang bersikap tidak netral, apalagi sampai terang-terangan berpihak kepada penguasa, maka penggunaan fasilitas negara di bawah kendali kekuasaannya, dapat terarah (secara prioritas) bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Kecenderungan demikian, bisa menyebabkan aneka bentuk kejahatan politik pejabat negara, atau pejabat publik, terutama oleh Bupati/wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Assisten, Kepala Badan, Kepala Dinas/Kantor, Kepala Bagian dan pejabat publik lainnya di lapangan.
Kejahatan politik dimaksud, bermuara pada upaya mempertahankan kekuasaan (status quo) sang pejabat, dengan mengorbankan hak serta kewajiban kewarganegaraan pihak lain. Pejabat negara, sturktural dan fungsional dalam jabatan negeri, juga kepala desa (atau sebutan lain) yang menggiring, apalagi memaksa PNS memberikan dukungannya kepada penguasa (wadah politik sang pejabat), telah melanggar hukum, sehingga patut diajukan ke meja hijau.
Lebih dari itu, model penggiringan dan pemaksaan PNS yang mereka lakukan, dapat secara sistemik dan terstruktur menyebabkan gangguan atas pemerintahan. Kalau dibiarkan eksis, bukan cuma pemerintah daerah yang dirugikan, karena pemerintah daerah juga rakyat yang membiayainya.
Rasionalitas itu, mendorong perlunya semua pihak, terutama PNS, untuk senantiasa berupaya menegakkan, menjaga dan mengutamakan netralitas. Konsekuensinya, tidak boleh ada pihak mana pun, mulai dari Sekda sampai kepala desa, yang boleh dibiarkan terus menerus mengusik netralitas PNS di tengah kesemarakan suasana Demokratis.
Seandainya ada pihak tertentu yang mengganggu netralitas PNS, mereka harus berani menanggung risiko kemungkinan terjadinya boikot publik atas Jalannya Roda Pemerintahan Daerah, beberapa hari atau bulan mendatang. Sebab, publik sadar betul, kalau PNS yang dalam wadah Korpri dikenal sebagai abdi masyarakat, tidak bersikap netral, alias berpihak kepada Penguasa, bukan mustahil Pemerintahan Daerah mendatang akan berlangsung penuh dosa dan noda demokrasi.
ach masa sich.....???? au ach gelap....
BalasHapusTujuan Utama Manusia adalah menuju kematian, sukses para koruptor didunia, tapi di alam yg kekal kepedihan dan siksa yg akan mereka jalani.Di Kotaku ini ibaratnya mau sholat tapi berwudu pake air kencing. MUNAFIK!!!!!, berkedok kiayi dan ulama tapi berhati iblis, penuh dengan ambisi kekuasaan , harta tahta bahkan wanita.
BalasHapusYuk.. Mari rapatkan barisan seluruh elemen masyarakat pandeglang untuk lebih tegas kepada seluruh aparatur negara yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya.. Mari kita ciptakan iklim dan nuansa politik yg bersih dari KKN di kabupaten Pandeglang.. Demi masa depan anak cucu kita menjadi lebih baik.. Ganyang siapapun menjalankan aksi KKN..
BalasHapus